Kota Metro, A1BOS.COM - Pemerintah Kota Metro terus mematangkan persiapan menghadapi tahapan Peninjauan Ulang Verifikasi Administrasi (PUVA) Kota Layak Anak (KLA) 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat data, dokumen, serta bukti dukung indikator KLA sebelum dilakukan penilaian oleh tim verifikator pusat.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Aula Lantai 2 Bapperida Kota Metro, Rabu (19/08/2026). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait jadwal penyampaian bukti dukung tambahan Evaluasi KLA 2026.

Berdasarkan surat undangan Pemerintah Kota Metro, PUVA dijadwalkan berlangsung pada 27-28 Agustus 2026. Masing-masing perangkat daerah diminta menyiapkan data, dokumen, dan bukti dukung indikator KLA sesuai tugas dan kewenangannya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) Kota Metro, Silfi Naharani, mengatakan proses tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Metro untuk memperkuat hasil evaluasi yang telah diperoleh.

"Ini penilaian ulang, peninjauan ulang, verifikasi administrasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir dan telah memberikan informasi administrasi kepada kami," ujar Silfi.

Menurutnya, Dinas PPPAPPKB selaku sekretariat memiliki tugas menghimpun dan melaporkan seluruh kelengkapan administrasi melalui tahapan evaluasi mandiri hingga evaluasi oleh pemerintah provinsi.

Silfi menegaskan, kesempatan PUVA pada 27-28 Agustus harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat sejumlah indikator yang masih perlu dilengkapi.

"Di tanggal 27 dan 28 itu adalah kesempatan kita untuk menguatkan hasil ataupun nilai yang sudah kita dapatkan. Sementara ini kita bisa naik kelas untuk Kota Metro," katanya.

Ia pun mengajak seluruh pihak yang terlibat memiliki semangat dan komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Layak Anak.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Metro, Yerri Ekhwan, menyampaikan bahwa upaya meningkatkan hasil penilaian KLA merupakan arahan Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Metro.

Menurut Yerri, pemerintah daerah terus memantau proses tersebut agar Kota Metro dapat memperoleh hasil maksimal dalam verifikasi yang dilakukan tim penilai pusat.

"Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk memaksimalkan hasil verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh tim penilai pusat," kata Yerri.

Ia menjelaskan, substansi penilaian KLA pada dasarnya ingin memastikan pembangunan Kota Metro memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Yerri menyebut terdapat tiga fokus utama yang akan menjadi perhatian dalam proses verifikasi lapangan.

Pertama, kelayakan fasilitas, termasuk berbagai fasilitas yang tersebar dalam lima klaster untuk memastikan infrastruktur fisik responsif dan aman bagi anak serta mendukung tumbuh kembang mereka.

Kedua, kualitas intervensi pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya dalam melihat efektivitas layanan perlindungan, kesehatan, dan pendidikan bagi anak.

Ketiga, komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Target Naik dari Predikat Nindya

Yerri mengungkapkan, berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap kelengkapan administrasi, Kota Metro sebelumnya memperoleh skor 927. Namun, setelah dilakukan penilaian oleh tim pusat, skor tersebut menjadi 831,44.

Karena itu, Pemerintah Kota Metro menargetkan skor tersebut setidaknya dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui tahapan peninjauan ulang.

"Maunya di atas 831. Karena target kita, bila skor penilaiannya itu di atas 831, insya Allah kita mendapat predikat Utama dalam penilaian Kota Layak Anak ini," ujar Yerri.

Yerri menjelaskan, pada tahun sebelumnya Kota Metro memperoleh predikat Nindya. Dengan adanya kesempatan melengkapi dokumen dan bukti dukung, Pemkot Metro membidik predikat yang lebih tinggi.

"Maunya kita di atas 900. Kalau di atas 900 KLA penuh, tidak ada embel-embel Nindya lagi, KLA benar-benar," katanya.

Ia menambahkan, kelengkapan dokumen tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Sejumlah instansi dan lembaga juga memiliki indikator yang perlu dipenuhi, termasuk kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, hingga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

Karena itu, Yerri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, OPD, hingga instansi terkait lainnya.

"Pada intinya kita diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan itu. Harapannya di atas 831. Pemerintah pusat berkeinginan kita mendapat KLA seutuhnya," ujarnya.

Menurut Yerri, Kota Metro memiliki modal kuat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan, termasuk dalam pemenuhan hak anak. Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan Kota Metro berada pada posisi yang cukup baik di tingkat Provinsi Lampung.

Ia berharap capaian tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak.

"Kita ini kota kecil. Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, salah satu tumpuan yang menjaga marwah Provinsi Lampung adalah Kota Metro," kata Yerri.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan memperkuat kolaborasi agar Kota Metro mampu meningkatkan predikat Kota Layak Anak.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, termasuk Unit PPA Polres Metro, fasilitator KLA Provinsi Lampung, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Balai Pemasyarakatan, OPD terkait, camat, lurah, Puspaga Gaharu, serta LPAI Kota Metro. 

Dengan tahapan PUVA yang semakin dekat, seluruh pihak diharapkan segera menyempurnakan data dan bukti dukung agar Kota Metro mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan hasil penilaian KLA 2026. (Red)